Bogor Raya Kabupaten

Banyak Permintaan, Disdukcapil Kabupaten Bogor Kewalahan Layani Permohonan Akta Kelahiran

BOGOR LINE – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor mulai kewalahan dengan banyaknya permintaan pembuatan akta kelahiran. Dalam dua bulan pertama tahun 2018 saja,  telah mencetak 45 ribu lembar.

Kepala Seksi Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian Disdukcapil Kabupaten Bogor Suparno menjelaskan, permintaan sebanyak itu meningkat hingga dua kali lipat dibanding tahun lalu. Sementara pencetakan akta yang ditargetkan tahun ini hanya 80 ribu lembar.

“Kesadaran masyarakat mulai tumbuh karena akta kelahiran sangat penting untuk keperluan anak masuk sekolah. Apalagi akan ada program Kartu Identitas Anak (KIA) dan syaratnya akta kelahiran,” kata Suparno.

Ia melanjutkan, tingginya permintaan tersebut tidak sebanding dengan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Saat ini personel yang tersedia untuk melayani pembuatan akta hanya 20 orang.

“Setiap hari melayani rata-rata 800-1000 lembar akta lahir. Makanya, dari awalnya satu loket, sekarang kita sediakan dua loket mulai Januari. Sementara ini, petugas yang biasa ke lapangan kita kerahkan di dinas dulu sampai normal dulu antreannya,” kata dia.

Lebih lanjut Suparno mengatakan, peningkatan permintaan pembuatan akte kelahiran tidak terlalu berpengaruh dengan adanya arus urbanisasi ke Kabupaten Bogor. Sebabnya akte kelahiran sifatnya internasional, mau dimanapun membuatnya tetap akan dibawa.

“Jika memang pindah ke Kabupaten Bogor dan sudah memiliki akta, tidak akan berpengaruh . Ya ngaruhnya hanya sekian persen, tidak terlalu banyak,” tuturnya.

Suparno menjelaskan, meski permohonan pembuatan akta kian tinggi, dia memastikan stok blanko akta kelahiran di Kabupaten Bogor aman hingga lima tahun ke depan.

“Kami prediksi hingga akhir tahun pembuatan akta hingga 100 ribu. Tapi masih cukup kok blanko hingga lima tahun ke depan,” kata Suparno.

Sementara Kepala Disdukcapil Kabupaten Bogor Oetje Soebagdja memperkirakan, tingginya permohonan pembuatan akta kelahiran karena adanya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

“Dalam perda itu, jika masyarakat terlambat membuat akta kelahiran lebih dari 60 hari, maka dikenakan denda Rp50 ribu. Kalau dalam keluarga ada beberapa anak, maka denda yang dikenakan bisa tinggi jika diakumulasi,” kata Oetje.

Selain itu, Disdukcapil juga telah memberikan pelayanan satu hari jadi untuk pembuatan akta kelahiran (one day service). “Iya jadi datang pagi, siang atau sore sudah jadi. Untuk biaya Rp10 ribu per akta kelahiran,” tukasnya. (net)

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: